4 Tips Ini Bantu Kamu Untuk Move on Dari Hasil Pilpres

Kemarin kita baru saja menggunakan hak suara kita pada pemilihan calon pemimpin negara dan daerah.

Pemilu 2019 memang resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 17 April 2019. Sedari pagi warga mulai berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya masing-masing.

Masyarakat aktif menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta wakil rakyat. Kini, masyarakat tinggal menunggu hasil pemilu. Ada yang jagoannya akan menang dan tentu saja akan ada yang kalah.

Nah untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan, dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber pada Rabu (17/4) begini tips agar cepat move on setelah pemilu.

1. Menagih janji

Saatnya fokus menagih janji-janji pemenang pilpres atau caleg yang terpilih. Lupakan segala label-label negatif pemenang karena pertandingan telah usai.

2. Berlapang dada

Bagi yang kalah jadilah oposisi yang disegani. Hormati masa bakti lima tahun yang terpilih dengan berlapang dada. Bukan dengan terus mengkritik tanpa kejelasan.

3. Kembali fokus ke kehidupan

Saatnya kembali fokus ke kehidupan pribadi setelah menerima hasil dari pemilu. Utamakan target masa depan namun tetap awasi kinerja pemerintahan. Tetap kritik pemerintahan jika kinerja yang terpilih tidak bagus.

4. Kepentingan nasional diutamakan

Kepentingan nasional di atas kepentingan capres dan cawapres. Renungi konten sebelum diunggah ke media sosial agar terhindar dari fitnah dan hoaks. Karena hoaks merugikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk waktu yang lama.

Nah, itulah beberapa tips cepat move on dari dari hasil Pilpres dan Pileg 2019.

Sumber: Akurat.co

Baru Diresmikan, Masalah Mengenai MRT Muncul Antara Gubernur Jakarta Dan Beberapa Pihak

Baru diresmikan dan baru akan beroperasi, tetapi MRT Jakarta sudah menjadi polemik antara Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Forum Warga Jakarta (Fakta).

Forum Warga Jakarta (Fakta) mengancam akan memperkarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena dianggap menentukan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) secara sepihak.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mengatakan bila Anies tak mengembalikan tarif rata - rata MRT sebesar Rp8.500 seperti kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Gabungan maka pihaknya akan menggugat Anies di Pengadilan.

Tarif Maksimal sebesar Rp14.000 untuk jarak terjauh MRT dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan di bawah Upah Minimun Regional (UMR) Jakarta.

Hal ini bertentangan dengan Amanat Presiden Joko Widodo yang berpesan agar MRT bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat.

Atas dasar itulah Fakta ingin memperkarakan orang nomor satu di Jakarta ini. Selain itu, Fakta juga menilai tarif maksimal Rp 14.000  adalah keputusan tidak sah karena disepakati di luar Rapimgab antara Anies dan ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

"Tindakan Anies Baswedan menetapkan sepihak tarif baru di luar kesepatan dalam Rapimgab itu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Akibat perbuatannya sepihak  itu, Anies akan mempersulit rakyat kecil mengakses MRT," kata Azas saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (28/3/2019).

Sementara itu Anies sendiri enggan mengkomentari ancaman Fakta yang akan memperkarakan dirinya tersebut.

"Enggak ada tanggapan cukup ya," kata Anies saat ditemui di kawasan Jakarta Timur  pagi tadi.

Pun demikian, saat dimintai komentar terkait polemik tarif MRT ini, Anies juga ogah menjawabnya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan dirinya tak mau terlibat dalam polemik tarif angkutan kereta modern ini.

"Saya enggak mau berpolemik soal itu (tarif MRT)" tukasnya.

Tarif MRT untuk jarak terjauh sebesar Rp 14.000 dan tarif minimal sebesar Rp 3.000. Tarif resmi ini telah diumukan oleh Gubernur Anies Baswedan setalah bertemu ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Pengumuman tarif ini dikecam berbagai fraksi di DPRD termasuk fraksi dari partai yang mendukung Anies - Sandi pada Pilgub DKI 2017 lalu, PKS dan Gerindra.

Sumber: Akurat.co