Good Day Good Vibes: Pemilu 2019

Tampilkan postingan dengan label Pemilu 2019. Tampilkan semua postingan

Rabu, 08 Mei 2019

Polemik Pemilu Terus Berlanjut, BPN Akan Laporkan Temuan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu

Polemik pemilu 2019 masih terus berlanjut hingga saat ini, pasalnya banyak yang menduga pemilu kali ini di bumbui banyak kecurangan oleh pihak tertentu.

Terkait kecurangan pada pemilu 2019, Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional () -, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pihaknya lebih memilih jalur melaporkan temuan dugaan kecurangan 2019 kepada Badan Pengawas ().

Langkah itu menurut dia ditempuh karena merupakan jalur konstitusional daripada menggelar aksi kepung kantor penyelenggara .

"Pihak kami tidak begitu (kepung KPU), saat ini kami ajukan laporan ke tentang temuan yang merugikan -," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu(8/5/2019).

Menurut dia, - telah memiliki temuan dugaan kecurangan 2019 dan ada beberapa laporan yang sudah dan akan dilaporkan kepada .

Dasco menegaskan bahwa telah memberikan arahan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur hukum yang berlaku, bukan justru menggelar aksi "people power" yang dituduhkan pihak-pihak lain.

"Kami 02 tidak merasa yang dituduh, karena kami tidak merencanakan hal seperti itu (people power)," katanya.

Menurut Dasco, tidak berencana menggelar aksi "people power" dengan cara intimidasi penyelenggara pemilu sehingga apabila ada kecurangan maka akan menempuh jalur hukum yang telah diatur undang-undang.

Sebelumnya, Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional () -, Amir Syamsuddin tidak sependapat dengan langkah aksi demonstrasi dengan menuntut penyelenggara pemilu untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan capres 2019.

Menurutnya, ada langkah hukum yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

"Bukan dengan aksi demonstrasi dengan menuntut diskualifikasi terhadap pasangan calon, itu sudah terlalu jauh," kata Amir.

Hal itu dikatakannya terkait rencana mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purn) Kivlan Zen yang akan menggelar aksi demonstrasi di KPU dan , pada Rabu pekan ini.

Tujuan aksi yang digelar 9 Mei 2019 ini ialah menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Amir yang merupakan politisi Demokrat itu menilai negara sudah mengatur mekanisme terhadap hal-hal yang keberatan terhadap hasil perhitungan suara seperti menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Indonesia tidak mengenal peradilan jalanan.

Namun Amir mempersilakan aksi demonstrasi di depan KPU dan , dengan syarat aksi itu dilakukan dengan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Sumber: Akurat.co

Selasa, 07 Mei 2019

Saksi Paslon Nomor Urut 02 Menolak Tandatangani Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2019 Di Surabaya

Polemik permasalahan tentang pemilu terus berlanjut, pasalnya saksi dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Subianto dan menolak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kota , Jawa Timur.

"Instruksinya tegas, kita tidak diperkenankan menandatangani apapun hasil di KPU," kata saksi -Sandi, Agus Fahrudin usai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU , Rabu (8/5/2019) dini hari.

Saat ditanya, apakah ada indikasi kecurangan sehingga menolak menandatangani hasil rekapitulasi, Agus menegaskan bahwa soal adanya indikasi atau tidak bukan wewenangnya untuk menjelaskannya.

"Cuma saya menjalankan perintah tidak boleh menandatangani dokumen apapun. Itikad kami hadir di sini sebagai peserta pemilu," ujarnya.

Namun saat ditanya, apakah puas dengan pelaksanaan Pilpres 2019 di , Agus mengatakan ada beberapa hal yang tidak puas seperti halnya adanya pelaporan berupa pembukaan kotak suara di Balai RW 2 Asemrowo tanpa sepengetahuan saksi 02.

Selain itu, lanjut dia, adanya persoalan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Kecamatan Tandes, dimana ada warga luar Kota yang mencoblos tanpa menggunakan A5 atau surat pemberitahuan pemilih tambahan atau pemilih pindah TPS.

"Saya sudah laporkan masalah ini ke Bawaslu ," ujarnya.

Soal perolehan suara -Sandi yang tertinggal jauh dengan Jokowi-Ma'ruf, Agus mengatakan pihaknya beberapa kali menyampaikan kepada pimpinan rapat pleno bahwa pemilu itu bukan sekadar angka, menang atau kalah, tapi ada proses administrasi yang seharusnya dilakukan sebaik mungkin baik oleh penyelengara maupun pasangan calon.

Sementara itu, saksi dari pasangan urut 01 Jokowi-Ma'ruf, Khoirul mengatakan pihaknya cukup puas dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU. Ia juga menyebut bahwa proses penghitungan berlangsung fair dan tidak ada kendala berarti dari awal.

"Rekapitulasi Kota sangat lancar, kondusif dan sangat fair. Itu terbukti penghitungan awal sampai sekarang itu tidak ada persoalan yang sangat signifikan. Kalau adapun itu hanya persoalan teknis kekurangan surat suara," kata Khoirul.

Atas keunggulan itu, ia juga bangga dengan capaian suara yang diraih pasangan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari kerja keras semua pihak selama ini. "Tentunya kami sebagai saksi paslon 01 sangat bangga. Ini tidak lepas dari kerja keras tim, partai pendukung dan relawan yang tergabung di dalamnya untuk memenangkan bersama," kata Khoirul.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Nur Syamsi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan jika saksi pasangan calon no 2 tidak berkenan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019.

"Sesuai ketentuan, ketika saksi tidak berkenan menandatangani, maka itu tidak menggugurkan hasil yang telah dilakukan sampai hari ini," ujarnya.

Berdasarkan hasil akhir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di KPU , pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf unggul 1.124.966 suara, sedangkan pasangan 02 -mendapatkan 478.439 suara.

Sumber: Akurat.co

Sudirman Said Mendorong Adanya Tim Pencari Fakta Dalam Pemilu 2019

Polemik soal pemilu kemarin masih terus berlanjut, mulai dari TPS palsu hingga surat suara tercoblos terlebih dahulu.

Hal ini juga yang membuat Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mendorong adanya Tim Pencari Fakta dalam Pemilihan Umum 2019 ini.

Menurutnya, dalam pemilu harus ada yang siap dipilih dan tidak dipilih. Akan tetapi, yang menjadi persoalan pemilu kali ini yakni banyaknya korban jiwa yang berjatuhan dan adanya sistem Informasi yang kurang dipercaya.

"Yang mencemaskan adalah banyaknya korban jiwa dan sistem penyedia informasi yang tak bisa dipercaya. Karena itu, mari kita dorong Tim Independen Pencari Fakta, demi keutuhan dan keselamatan bangsa," tulis @sudirmansaid melalui Twitter yang dikutip AKURAT.CO, Rabu (8/5/2019).

Sementara itu, sebelumnya juru bicara Badan Pemenangan Nasional Subianto-aga Uno, , mengatakan pembentukan Kecurangan Serentak 2019 harus didukung oleh semua pihak, termasuk kubu pasangan calon 01 -Ma’ruf maupun kubu 02 -.

“Jadi saya pikir pembentukan ini harus didukung oleh semua pihak baik oleh 01 maupun 02, karena ini menjadi sangat penting sekarang di tengah kepercayaan masyarakat sangat rendah kepada KPU,” kata Ferdinand di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Usul membentuk ini sebelumnya dilontarkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Haris menilai 2019 menyisakan sejumlah persoalan penting yang tak cukup hanya ditangani oleh Bawaslu atau KPU.

Usulan inipun diamini oleh -. ingin dapat mengungkap dengan jelas pelbagai (variasi) temuan dugaan kecurangan 2019.

Sumber: Akurat.co

Minggu, 28 April 2019

Selama Pemilu 2019, Ada 1.645 Konten Hoaks Yang Telah Dicata Kominfo

Pasca Pemilu kemarin, memang sangat banyak sekali hoaks-hoaks bertaburan di berbagai macam jejaring sosial.

Kementerian Komunikasi dan Informatika () menilai penyebaran informasi hoaks selama Pemilu Serentak 2019 meningkat tajam. bahkan mencatat telah terdapat 1.645 konten hoaks sejak Agustus 2018 hingga 25 April 2019.

“ yang kami identifikasi, kami klasifikasi dan validasi menangkal 1.645 hoaks dari bulan Agustus tahun lalu,” kata Menteri Rudiantara dikutip dari keterangan resminya, Jum’at (26/4).

Menteri Rudiantara memaparkan, jumlah hoaks setiap bulannya, khususnya yang berkaitan seputar pemilu 2019, mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada bulan Agustus 2018, Kementerian mengidentifikasi 25 hoaks, sementara di bulan Desember meningkat tiga kali lipat menjadi 75 hoaks, bulan Januari 2019 naik 175, Febuari 353, serta bulan Maret ditemukan 453, dan per tanggal 25 April 2019, ditemukan hoaks sebanyak 421.

“Kalau hoaks bertambah banyak, berarti kan kita ini betul-betul hidup di era yang kurang etis, kurang beradab (hanya karena hoaks),” cetusnya.

Sepanjang masa kampanye Capres-Cawapres sejak Agustus 2018, juga telah mengais konten hoaks yang ditujukan kepada Calon Presiden (Capres) Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Chief RA juga menjelaskan hoaks tentang kedua Capres, terhitung sejak masa kampanye awal di bulan Agustus 2018 sampai April 2019 ditemukan berjumlah 341 konten.

"Terakhir bulan April meningkat, padahal udah lewat capresnya itu (hari pencoblosan), tapi hoaks masih saja terjadi lebih kepada capresnya," katanya.

Menurut Menteri Rudiantara, motif hoaks yang dilakukan kepada kedua capres berbeda-beda. Bahkan, momentumnya lebih dikaitkan dengan jiwa kepemimpinan. Sementara hoaks yang ditujukan kepada cawapres KH. Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno, nyaris nihil.

"Ya pokoknya dibikin hoaks lah, dibikin seolah-olah jelek bahwa tidak layak dipilih lah kurang lebih kayak begitu," ujarnya.

Jelang waktu penghitungan suara dan pengumuman secara resmi dari KPU, pada tanggal 22 Mei nanti, Menteri Rudiantara berharap masyarakat tidak lagi menyebarkan hoaks.

“Saya berharap sebetulnya setelah Pilpres, jumlah hoaks menurun, tapi perkiraan saya justru bulan April ini lebih tinggi. Udahlah bulan April ini terakhir kita perang hoaks, kepada semua, siapapun. Karena gak bagus,” ucapnya usah menghadiri pameran foto Kilas Balik 2018 di Jakarta.

Sumber: Akurat.co

Rabu, 17 April 2019

4 Tips Ini Bantu Kamu Untuk Move on Dari Hasil Pilpres

Kemarin kita baru saja menggunakan hak suara kita pada pemilihan calon pemimpin negara dan daerah.

Pemilu 2019 memang resmi dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 17 April 2019. Sedari pagi warga mulai berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerahnya masing-masing.

Masyarakat aktif menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta wakil rakyat. Kini, masyarakat tinggal menunggu hasil pemilu. Ada yang jagoannya akan menang dan tentu saja akan ada yang kalah.

Nah untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan, dihimpun oleh AKURAT.CO dari berbagai sumber pada Rabu (17/4) begini tips agar cepat move on setelah pemilu.

1. Menagih janji

Saatnya fokus menagih janji-janji pemenang pilpres atau caleg yang terpilih. Lupakan segala label-label negatif pemenang karena pertandingan telah usai.

2. Berlapang dada

Bagi yang kalah jadilah oposisi yang disegani. Hormati masa bakti lima tahun yang terpilih dengan berlapang dada. Bukan dengan terus mengkritik tanpa kejelasan.

3. Kembali fokus ke kehidupan

Saatnya kembali fokus ke kehidupan pribadi setelah menerima hasil dari pemilu. Utamakan target masa depan namun tetap awasi kinerja pemerintahan. Tetap kritik pemerintahan jika kinerja yang terpilih tidak bagus.

4. Kepentingan nasional diutamakan

Kepentingan nasional di atas kepentingan capres dan cawapres. Renungi konten sebelum diunggah ke media sosial agar terhindar dari fitnah dan hoaks. Karena hoaks merugikan persatuan dan kesatuan bangsa untuk waktu yang lama.

Nah, itulah beberapa tips cepat move on dari dari hasil Pilpres dan Pileg 2019.

Sumber: Akurat.co

Postingan Caleg Sepi Diinternet, Banyak Pemilih Kebingungan Untuk Mencoblos

Kemarin, tepat pada tanggal 17 April 2019, warga Indonesia melakukan yang namanya pemilihan pemimpin.

dukungan kemenangan untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) ramai digunakan warganet dalam platform media sosial .

Kebalikannya, postingan baik tagar atau konten dukungan untuk Calon Anggota Legislatif () jutstru sepi dari dicuitkan warganet.

Yang ramai hanya dukungan pada Capres dan Cawapres saja, tapi untuk pemimpin daerah atau Caleg? tidak begitu ramai. bahkan banyak yang kebingungan saat akan mencoblosnya, karena begitu banyak pilihan yang ada disana tanpa ada pemberitaan dari media-media seperti pada pemberitaan Capres dan Cawapres.

Padahal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilakukan secara serentak. Tak hanya memilih capres dan cawapres, tetapi juga memilih DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.

Banyak warganet menulis bahwa mereka tidak familiar dengan caleg pada pesta demokrasi kali ini. Bahkan beberapa mengklaim lebih mengenal publik figur di ranah hiburan dibanding para .

Ada juga warganet yang mengungkapkan 'asal coblos' pada kertas suara caleg karena hanya memahami pasangan capres dan cawapres.

Saat ini, tagar yang merujuk pada pasangan capres cawapres nomor urut 01 yakni #JokoWinElection dan pasangan nomor urut 02 dengan #TheVictoryofPrabowo masih menjadi topik terpopuler di .

Sumber: Akurat.co