Peristiwa politik memang selalu mengundang banyak perhatian, selain karena memang kita harus tetap update dengan keadaan politik sekarang, berita-berita mengenai politik memang sangat bisa membuat kita penasaran dengan banyaknya peristiwa yang baru muncul tiap harinya. Untuk mengingat kembali apa saja peristiwa politik menarik yang terjadi pada Rabu (10/7/2019) berikut lima peristiwa politik yang berhasil dirangkum
1. SBY Terus Menata Hati Pasca-wafatnya Ani Yudhoyono
Dikala urusan pilpres yang masih bergulir, kabar mengharukan datang dari Presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan terus berupaya menata hati pasca wafatnya istri tercinta Ani Yudhoyono.
"Saya terus menata hati dan membangun kembali semangat jalan hidup saya yang baru. Dalam keyakinan saya, pada saatnya nanti saya sepenuhnya menerima kenyataan hidup ini," kata SBY dalam acara doa bersama 40 hari wafatnya Ani Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2019).
SBY mengaku terus terkenang sosok almarhumah istrinya semasa hidup. Selama Ani Yudhoyono dirawat di National University Hospital karena penyakit kanker darah, SBY selalu mendampingi.
Kini, SBY tengah menyusun sebuah memoar tentang perjalanan cinta dirinya bersama Ani Yudhoyono, termasuk betapa gigihnya Ani bertahan melawan kanker darah yang diderita hingga mengembuskan napas terakhir.
"Saya sering kali tidak mudah untuk menulis kisah perjalanan itu. Namun, saya terus berusaha meskipun emosi terkadang mengalami pasang surut," kata SBY.
Lebih jauh pada kesempatan tersebut, SBY juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh sahabat, kolega, dan masyarakat yang terus mendoakan mendiang istrinya.
2. Yusril Yakin MA Tolak Permohonan Kasasi Kedua Prabowo-Sandi
Selain perihal rekonsiliasi yang belum juga terlaksana karena suatu alasan, permohonan kasasi pihak oposisi (Prabowo-Sandi) juga menjadi sorotan publik.
Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini bahwa Mahkamah Agung (MA) akan menolak permohonan kasasi Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden pada 17 April silam.
Yusril menilai, para kuasa Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah salah melangkah dalam menangani perkara ini.
"Ketika MA menyatakan N.O (niet ontvanklijk verklaard) karena pemohonnya tidak punya legal standing, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama. Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA," kata Yusril, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Lagi pula, Prabowo dan Sandiaga Uno bukanlah pihak yang memohon perkara ke Bawaslu dan sebelumnya mengajukan kasasi ke MA. Pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua BPN Djoko Santoso.
"Sangat aneh kalau tiba-tiba pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga Uno tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara," tegas mantan Menkumham ini.
Yusril menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh kuasa hukum Prabowo dan Sandiaga Uno.
Dengan demikian, Yusril berkeyakinan MA akan menyatakan menolak permohonan ini seluruhnya.
Pasangan Prabowo-Sandi mengajukan kasasi sekali lagi ke MA dan telah diregister dengan Perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.
"Perkara ini kini sedang diperiksa MA yang tengah dalam proses menunggu tanggapan KPU dan Bawaslu selaku Termohon," katanya.
3. Menkumham Ajak Masyarakat Tidak Pecah Belah Akibat Politik
Seolah perkara peliknya pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang tak kunjung usai, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengajak masyarakat untuk tidak pecah belah akibat kondisi politik Indonesia saat ini.
“Dalam sebuah demokrasi berbeda pilihan itu adalah hal yang sangat lumrah, untuk itu saya mengajak kita semua bergandengan tangan menyatukan kekuatan untuk bangsa yang besar ini,” ujar Yasonna saat memberikan sambutan di acara peresmian gedung baru Kantor Imigrasi Kelas 2 Bekasi, Jawa Barat, Rabu(10/7/2019).
Yasonna mengatakan pilpres kali ini seolah-olah menciptakan kondisi masyarakat yang saling mencurigai dan bahkan seakan tidak mau bersahabat.
Namun kata dia, Indonesia memiliki masyarakat yang plural dan heterogen sehingga perbedaan itu seharusnya disyukuri.
“Pluralisme itu karunia dan kodrat Tuhan, yang menciptakan kita ada yang Aceh, Batak, Sunda, Betawi, untuk saling mengenal antarbudaya,” tambahnya.
Pada kesempatan itu Yasonna juga mengibaratkan masyarakat Indonesia seperti bunga, bahwa bunga itu indah karena tercipta dari beragam jenis dan warna, apabila semua bunga itu hitam, maka tidak akan elok jadinya.
4. Luhut Sebut Rekonsiliasi Tak Ada Urusan dengan Rizieq
Menanggapi semakin ramai diperbincangkannya persoalan syarat rekonsiliasi antar dua kubu tersebut di masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo-Sandi tidak ada sangkut pautnya dengan pemulangan Habib Rizieq Shihab.
"Apa urusannya dengan Pak Rizieq?" kata Luhut ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Ia pun meminta agar isu mengenai rekonsiliasi tidak dibuat menjadi ramai. Pasalnya, menurut dia, rekonsiliasi telah dilakukan setiap hari.
"Apa itu, rekonsiliasi kan tiap hari rekonsiliasi. Jangan dibikin jadi kabar ramai," katanya.
Luhut pun kembali menyampaikan bahwa Presiden Jokowi masih dalam posisi selalu bersedia jika dipertemukan dengan Prabowo.
"Presiden berkali-kali bilang, beliau kan mau-mau saja. Enggak ada masalah. Sekarang beliau tetap di posisi 'Ya silakan mau apa saja'," kataLuhut.
5. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Sebut Negara Tak Halangi Habib Rizieq Pulang
Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie mengatakan negara tidak menghalangi pemimpin organisasi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atau yang akrab disapa Habib Riezieq untuk kembali ke Tanah Air.
“Dia saja yang tidak mau mau pulang. Negara tidak menghalangi dia untuk pulang, tidak ada penangkalan, menangkal warga negara sendiri untuk pulang itu tidak ada,” ujar Ronny saat ditemui di acara peresmian gedung baru kantor imigrasi klas 2 Bekasi, Jawa Barat, Rabu (10/7/2019).
Ronny mengatakan bahwa dalam dalam UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dalam rangka proses hukum mencegah warga negara Indonesia (WNI) keluar dari Indonesia itu diperbolehkan, sedangkan menolak WNI kembali ke tanah air itu dilarang.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan tidak ada syarat lain yang diajukan pihaknya kepada Jokowi, selain pemulangan Rizieq dan pembebasan sejumlah orang yang ditahan Kepolisian karena perbedaan pandangan politik di Pemilu 2019.
"Ya keseluruhan bukan hanya itu (pemulangan Rizieq) kan beberapa waktu lalu banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
