Terkait Keamanan Digital, Indonesia Harus Segera Sahkan RUU Tentang Keamanan Dan Ketahanan Siber

Serangan-serangan siber memang menjadi momok di era teknologi seperti ini, pasalnya tak sedikit dari kita yang menyimpan dokumen-dokumen penting di internet.

Terkait serangan siber di internet, ternyata rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan ketahanan siber belum juga disahkan di Indonesia, banyak yang menyarankan untuk segera disahkan di Indonesia terkait RUU tersebut.  Hal tersebut dilakukan agar Indonesia memiliki Keamanan dan kedaulatan terhadap sebuah informasi dan data.

Segala data digital yang bersifat penting yang dimiliki pemerintah harus memiliki sistem pertahanan yang kokoh agar tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain permasalahan Keamanan siber, Indonesia juga harus menyoroti masalah perlindungan data pribadi karena hal tersebut berkaitan dengan ekosistem ekonomi digital kedepannya.

Dikhawatirkan jika sebuah negara belum memiliki peraturan mengenai perlindungan data pribadi, yakni selain mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, juga akan kesulitan untuk mengikuti peraturan tingkat regional.

Indonesia sendiri baru akan membahas peraturan Keamanan dan kebijakan perlindungan data siber pada tahun ini karena sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta berharap untuk segera disahkan tahun ini juga.

Sumber: Akurat.co

Dibanding Negara Lain di Asia Pasifik Lainnya, Keamanan Perusahaan Siber Indonesia Masih "Bobrok"

Pentingnya keamanan pada sebuah website memang harus selalu diperhatikan, pasalnya jika keamanan pada sebuah website itu lemah, otomatis akan adanya serangan siber yang akan berakibat fatal pada website itu sendiri.

Perusahaan asal indonesia dinilai belum memiliki kesiapan dan kematangan dalam hal keamanan siber dibanding perusahaan luar negeri maupun negara lain di wilayah Asia Pasifik.

"Perusahaan yang benar-benar asal Indonesia dengan perusahaan yang dari luar negeri atau APAC Itu jomplang sih," ujar President Director Dimension Data Indonesia Hendra Lesmana, dalam acara pemaparan laporan tahunan Global Threat Intelligence Report, Selasa, (18/6/2019), di Jakarta Selatan.

Ia mengungkapkan kliennya yang merupakan perusahaan asing dan memiliki regional di Indonesia sudah lebih konsen dan disiplin dalam menjaga dan meningkatkan keamanan sibernya.

"Klien kita mulai dari CIMB, UOB, DBS Citibank, dan HSBC, dibandingkan dengan Bank lokal yang juga client Dimension Data, itu jomplang," kata Hendra.

Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya sumber daya manusia serta kesigapan perusahaan lokal dalam menangani serangan yang masuk.

Herman mengklaim perusahaan asing yang kebobolan atau gagal memitigasi serangan siber karena Zero Day Attack. Dimana semua orang tidak mengetahui bahwa ada serangan yang masuk secara tiba-tiba.

"Nah, kalau untuk yang lokal kalau saya bandingkan masih belum kesitu, tapi sedang berusaha untuk kesitu," ungkapnya.

Terkait keamanan siber, Hendra menyebut berbagai negara di dunia seperti wilayah Eropa sudah lebih serius dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Seperti memberlakukan General Data Protection Regulation (GDPR) sejak tahun lalu, yang di dalamnya memuat aturan khusus bagi perusahaan untuk memikiran keamanan siber.

Sumber: Akurat.co

Update Windows 10, Pengguna Kembali Bisa Kendalikan Pembaruannya

Pembaruan perangkat lunak biasanya diikuti dengan adanya fitur-fitur tambahan. Setiap kali pembaruan perangkat lunak dirilis, biasanya tergantung pada pengguna untuk memutuskan kapan mereka ingin menginstalnya.

Ini karena kadang-kadang pembaruan tidak selalu sempurna, dan mereka benar-benar bisa berakhir dengan mengacaukannya alih-alih memperbaikinya, seperti halnya dengan pembaruan Windows 10 sebelumnya yang mengakibatkan Microsoft benar-benar mendorong pengguna untuk menghapus instalannya.

Bagi mereka yang bukan penggemar pendekatan agresif Microsoft mengenai pembaruan, Anda mungkin senang mengetahui bahwa dalam pembaruan Windows 10 Mei mendatang, Microsoft akan memberikan pengguna kembali kontrol lebih besar atas bagaimana pembaruan mereka dikelola. Ini berarti bahwa pengguna dapat memilih kapan menginstal pembaruan terbaru ke sistem operasi.

Ini juga berarti bahwa pengguna yang lebih suka tidak menginstal pembaruan terbaru, masih dapat melanjutkan dan menerima pembaruan keamanan bulanan mereka tanpa menambahkan fitur baru ke sistem operasi.

Kabar ini tentu menyenangkan karena Anda memegang kendali penuh atas apa yang dimiliki.

Sumber: Akurat.co