Di Boikot Amerika Serikat, Huawei Justri Alami Kenaikan Pendapatan

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Huawei memang berseteru dengan pemerintah Amerika Serikat, alih-alih rugi akibat perseteruan tersebut, Huawei justru mengalami kenaikan pendapatan.

Huawei Technologies mengumumkan pencapaian bisnisnya secara global pada semester pertama 2019 dengan membukukan pendapatan perusahaan sebesar 401,3 miliar yuan atau setara Rp842 triliun. Total pendapatan tersebut diklaim telah meningkat 23,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu. 

Selain itu, Huawei mengatakan laba bersihnya juga mengalami peningkatan hingga 8,7 persen. Chief Technology Officer Huawei Indonesia, Vaness Yew mengatakan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan lancar dan dalam kondisi yang sangat sehat.

"Kendati dimasukkan ke dalam daftar entitas oleh negara tertentu, pertumbuhan kami tetap tinggi di tengah terpaan dari luar yang begitu kencang," ujarnya saat konferensi pers, Rabu (31/7/2019), di Jakarta.

Vaness menjelaskan meski pertumbuhan bisnisnya tetap signifikan bukan berarti Huawei tidak akan mengalami kendala lain pada masa yang akan datang. Hal tersebut pun tentunya akan berdampak pada pertumbuhan bisnisnya dalam jangka pendek.

Grup bisnis konsumer, kata dia menjadi penyumbang terbesar pendapatan Huawei yakni 220,8 miliar yuan. Angka pengapalan ponsel pintarnya -- termasuk merek Honor -- telah mencapai 118 juta unit atau meningkat 24 persen secara Year-on-year dari 2018.

Secara grup bisnis jaringan, Huawei mencatatkan pendapatan sebesar 146,5 miliar yuan pada semester pertama 2019. Ini didukung dengan stabilnya pertumbuhan dilini produksi dan pengiriman piranti jaringan nirkabel, transmisi optik, komunikasi data, dan Teknologi Informasi, serta sejumlah produk terkait yang menjadi domain.

Sementara lewat grup bisnis enterprise, perusahaan Tiongkok itu mencatatkan pendapatan sebesar 31,6 miliar yuan. Pihaknya pun mengklaim terus berupaya mengembangkan portofolio TIK-nya ke domain yang lebih luas, seperti komputasi awan, kecerdasan buatan (AI), campus networks, data center, IoT, hingga intelligent computing.

Vaness menambahkan, Huawei akan tetap optimis dan terus berinvestasi dalam berbagai lini bisnisnya. Termasuk komitmen investasi di sektor riset dan pengembangan senilai 120 miliar yuan pada 2019.

"Kami yakin badai akan segera berlalu. Kami optimis bahwa Huawei akan segera memasuki babak pertumbuhan baru," pungkasnya.

Sumber: Akurat.co

Terkait Kerja Sama Perusahaan dengan Tiongkok Trump Peringatkan Google

Hubungan Amerika Serikat dengan perusahaan Tiongkok saat ini memang kembali memanas setelah beredarnya cuitan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Jumat kemarin memperingatkan raksasa teknologi Google beberapa hari setelah menteri keuangannya tidak lagi memikirkan kekhawatiran keamanan nasional apa pun atas kerja sama dengan perusahaan Tiongkok.

Trump, dalam sebuah tweet tidak memberikan bukti adanya masalah bisnis Google dengan Tiongkok, tetapi Trump mengatakan jika ditemui masalah, maka pemerintah akan dapat dengan mudah mengetahuinya.

Melansir Reuters, Minggu (28/7), Rabu lalu, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin mengatakan bahwa pihaknya dan Trump telah melakukan pembicaraan langsung dengan kepala eksekutif Google dan meyakinkan bahwa kerja sama perusahaan teknologi tersebut dengan Tiongkok sangat terbatas.

"Presiden dan saya benar-benar perhatian dengan masalah ini, dan kami tidak mengetahui adanya wilayah di mana Google melakukan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dengan cara apa pun yang dapat menimbulkan kekhawatiran," ujar Mnuchin, dalam sebuah wawancara dengan CNBC.

Google, merupakan sebuah unit dari Alphabet Inc, menolak memberikan komentar. Awal bulan ini, pejabat tinggi urusan perusahaan pemerintah mengatakan pada sidang senat AS bahwa mereka melakukan sedikit bisnis di Tiongkok.

Trump bertemu dengan CEO Google, Sundar Pichai pada sebuah pertemuan yang dilangsukan di Gedung Putih AS pada hari Senin lalu bersama dengan sejumlah eksekutif teknologi ternama lainnya untuk membahas masa depan perusahaan AS dengan Tiongkok.

Sumber: Akurat.co

Twit Rasial Trump yang Diduga Ditujukan pada Anggota Kongres Dikecam Oleh Parlemen AS

Selaku pemimpin negara, Donald Trump memang dikenal dengan berbagai macam kontroversinya, tak jarang aksi ataupun celotehannya banyak dikecam oleh berbagai pihak, termasuk dari Parlemen Amerika Serikat

Parlemen Amerika Serikat secara simbolis mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas serangkaian serangan rasial yang ia tujukan kepada empat anggota parlemen wanita Amerika Serikat lewat Twitter. Kecaman simbolis tersebut disampaikan dalam sebuah resolusi.

Resolusi tersebut mengecam serangan rasial dari Trump dengan mengutip pendiri bangsa dan mantan-mantan presiden Amerika Serikat. Dalam resolusi itu, dikatakan bahwa imigrasi telah berperan dalam sejarah Amerika Serikat.

Disebutkan juga bahwa semua orang AS, kecuali keturunan orang asli dan orang Afrika-Amerika yang diperbudak, adalah imigran atau keturunan imigran.

Resolusi juga mengatakan bahwa patriotisme tidak ditentukan dari etnis atau ras, tetapi dari pengabdian kepada cita-cita konstitusi tentang kesetaraan, kebebasan, inklusi, dan demokrasi.

Trump dituding bersikap rasis dan xenophobia setelah menuliskan rangkaian twit yang dianggap menyerang beberapa orang.

Dalam rangkaian twit yang ditulis hari Minggu (14/7), Trump menyebutkan ada sekelompok orang yang berasal dari negara yang pemerintahannya sangat berantakan. Ia juga mengatakan sebaiknya orang-orang tersebut kembali ke negara asal mereka apabila mereka tidak menyukai Amerika Serikat.

Meski tidak menyebutkan nama, namun kicauan Trump diduga kuat ditujukan kepada Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, dan Ayanana Presley. Mereka adalah empat anggota Kongres yang dikenal berasal dari keluarga imigran.

Dikritik atas kicauannya, Trump membantah telah bersikap rasis.

"Saya tegaskan bahwa saya tidak rasis," kata Trump dilansir dari laman BBC, Rabu (17/7).

Sumber: Akurat.co

Inilah 4 Fakta Kasus 'Ratu Penipu Hollywood' Yang Menyeret Nama Indonesia Didalamnya

Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan kasus penipuan yang melibatkan artis, manajer, hingga produser Hollywood yang diberitakan diberbagai media internasional.

Menurut keterangan badan investigasi utama Departemen Keadilan Amerika Serikat (AS), atau FBI, beberapa nama yang berpengaruh di industri film Hollywood dimanfaatkan oleh seorang penipu untuk mengeruk keuntungan dari orang-orang yang ingin terjun ke dunia hiburan AS tersebut.

Namun, saat ini, melalui website resminya, pihak FBI mengaku belum mampu mengungkap dalang penipuan tersebut. Karena kasus penipuan ini, media pun memberikan julukan 'Ratu Penipu Hollywood' untuk pelaku utama penipuan yang hingga kini masih menjadi buronan.

Tetapi yang menarik adalah ketika si 'Ratu Penipu Hollywood' menggunakan negara Indonesia sebagai destinasi utama untuk mengirim para korbannya dengan dalih melakukan 'tugas' casting. Alhasil, kasus ini pun menjadi sorotan dan perbincangan di berbagai platform media.

AKURAT.CO pada Rabu (17/7) merangkum 4 fakta menarik kasus Ratu Penipu Hollywood yang saat ini jadi perbincangan hangat media lokal maupun internasional.

1. Terungkap gara-gara laporan pihak Marvel

Berdasarkan pemberitaan media-media internasional, FBI akhirnya meluncurkan  website untuk para korban Ratu Penipu Hollywood setelah mendapatkan laporan dari salah satu produksi terbesar film superhero AS, Marvel Cinematic Universe atau biasa disebut Marvel.

Victoria Alonso, Wakil Kepala Eksekutif Marvel menuturkan kepada pihak berwenang bahwa ada seseorang yang sudah menggunakan identitasnya untuk sebuah audisi telepon seks yang ditujukan untuk orang-orang yang ingin mengikuti casting. Sementara itu, Alonso mengatakan bahwa temuannya tersebut pertama kali ia sadari pada bulan April lalu.

Alonso pun kemudian menjelaskan kepada pihak berwenang bahwa dia adalah salah satu target yang dimanfaatkan oleh si Ratu Penipu Hollywood untuk mendapatkan mangsa. Atas laporan Alonso inilah, pada akhirnya pihak FBI resmi meluncurkan website untuk mencari korban-korban lainnya pada Minggu (14/7).

2. Menjerat korban dengan email palsu

Ratu Penipu Hollywood diketahui menjaring para korban dengan mengirimkan kesempatan untuk menjalani casting dengan beberapa direktur atau produser film Hollywood. Dengan menggunakan akun email palsu, si penipu ini kemudian mulai melakukan interaksi dengan korban.

Menurut penuturan beberapa korban, si penipu ini kemudian meminta korbannya untuk berinteraksi melalui telepon. Tentu saja, si penipu ini akan berpura-pura menjadi seorang direktur atau produser film Hollywood.

Namun, dalam temuan pihak FBI, Ratu Penipu Hollywood ini menggunakan trik semacam audisi untuk adegan seks melalui telepon. Menurut penuturan beberapa saksi, si penipu menggunakan alasan casting seks tersebut agar para produser bisa mengetahui kemampuan akting mereka.

Salah satu aktor figuran Hollywood yang turut menjadi korban adalah Brandon Wengrzynek, menuturkan bahwa dirinya menerima sebuah email yang mengatasnamakan Sarah Finn, direktur casting film Infinity War dan Black Panther.

Menurut keterangan Wengrzynek, Finn palsu ini mengajaknya untuk menjalani interview atau casting terkait dengan garapan serial TV Marvel berikutnya melalui telepon dengan Wakil Kepala Eksekutif Marvel, Alonso.

3. Puluhan eksekutif Hollywood serta ribuan korban dari 4 benua diduga telah menjadi target Ratu Penipu Hollywood

Pihak berwenang memberikan keterangan bahwa aksi Ratu Penipu Hollywood ini setidaknya telah melakukan aksi penipuan sejak tahun 2013. Dalam rentang waktu 6 tahun tersebut, ia diduga kuat telah berpura-pura menjadi pihak eksekutif terkenal Hollywood untuk menjaring ribuan orang dari empat benua sebagai target penipuannya.

Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak terkait, tercatat hampir 24 pihak eksekutif telah digunakan olehnya untuk dijadikan topeng dalam menjerat para korbannya.

Para eksekutif Hollywood ini di antaranya adalah Presiden Lucasfilm, Kathleen Kennedy serta mantan pimpinan Paramount Pictures, Sherry Lansing. Tidak hanya para pemangku jabatan perusahaan-perusahaan produksi film terkenal Hollywood, Ratu Penipu Hollywood ini juga kerap menggunakan identitas aktor-aktor terkenal Hollywood, fotografer, pemeran pengganti, makeup artists, hingga anggota veteran militer untuk menjalankan aksi penipuannya.

4. Saat Indonesia menjadi negara tujuan Ratu Penipu Hollywood

Sebenarnya kasus Ratu Penipu Hollywood ini sudah muncul ke permukaan sejak tahun 2018 lalu. Surat kabar ternama yang fokus mengulas industri film AS, Hollywood Reporter bahkan sudah secara intensif berupaya membahas serta membongkar kasus penipuan ini.

Lewat judulnya, 'Hunting the Con Queen of Hollywood' (Memburu Ratu Penipu Hollywood), Hollywood Reporter mengulas bagaimana si penipu memperdaya dan memikat korban-korbannya dengan tawaran kerja palsu yang ia sebut sebagai 'tugas khusus' yang harus dikerjakan di Indonesia, terutama wilayah Jakarta.

Begitu korban menginjakkan kakinya ke Indonesia, si penipu lantas berjanji akan mengganti biaya perjalanan, penerjemah, sopir, hingga keperluan logistik secara full. Tentu saja, pada akhirnya, ribuan dolar uang dari korban masuk ke dompet si Ratu Penipu Hollywood, dan pada akhirnya para korban tidak akan mendapatkan uang ganti.

Meskipun Indonesia menjadi satu-satunya negara yang berhasil diidentifikasi sebagai tempat tujuan menjalankan 'tugas khusus', hingga kini pihak berwenang belum mengetahui secara pasti alasan mengapa Indonesia dijadikan bagian dari atraksi kejahatan Ratu Penipu Hollywood.

Fakta inilah yang kemudian membuat FBI menciptakan website 'FBI Seeking Victims in Indonesia Showbiz Scam Investigation' (FBI Mencari Korban untuk Investigasi Penipuan Industri Hiburan yang (sudah terbang) ke Indonesia). Dengan website tersebut, pihak FBI memberikan kuesioner untuk diisi pihak yang merasa menjadi korban si Ratu Penipu Hollywood.

Itulah 4 fakta kasus 'Ratu Penipuan Hollywood' yang kini tengah menghiasi laman-laman berita utama berbagai media internasional serta media Indonesia.

Sumber: Akurat.co

Setelah HongMeng, Huawei Daftarkan OS Terbarunya yang Bernama 'Harmony'

Pemberitaan mengenai Huawei memang tak pernah habis dibidang teknologi ini, pasalnya beberapa waktu lalu Huawei sempat berselisih dengan perusahaan teknologi Amerika Serikat dan Pemerintah Amerika Serikat, selain pemberitaan mengenai perseteruannya, Pemberitaan mengenai OS yang dibuat oleh Huawei tak bisa dilewatkan.

Setelah memproduksi Hongmeng OS beberapa waktu lalu, kini, Huawei kembali akan mendaftarkan OS terbaru mereka bernama Harmony.

Melansir Letsgodigital pada Senin (15/7), Huawei Tecnologies dikabarkan telah mendaftarkan Harmony OS pada 12 Juli lalu di EUIPO (Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa), Spanyol.

Pihak Huawei mengatakan, aplikasi ini dikategorikan pada 'kelas 9', di mana nantinya Harmony OS bisa digunakan oleh perangkat mobile dan komputer yang dapat download.

Namun hingga saat ini, pihak Huawei belum menjelaskan kapan aplikasi ini akan dirilis dan di negara mana saja yang akan diluncurkan.

Sumber: Akurat.co

Kritikan Trump Terhadap China di Twitter, Apakah Kembali Memanas?

Baru beberapa waktu lalu, hubungan antara Amerika Serikat dan China sempat membaik, hal ini dikarenakan pencabutan pemboikotan dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei.

Tapi pada Kamis malam waktu AS (11/7/2019) Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengkritik China karena negara itu tidak membeli produk pertanian Washington dalam jumlah banyak.

"Meksiko telah bertindak baik terhadap masalah perbatasan. Namun, China membiarkan kami kecewa karena ia tidak membeli produk pertanian AS. Saya berharap China segera memperbaiki diri," tweet Trump, dilansir dari Bloomberg, Jumat (12/7/2019).

Data yang dirilis Departemen Pertanian AS pada Kamis (11/7/2019), menunjukkan, China justru memperlambat pembelian produk pertanian AS setelah pertemuan G20.

China membeli 127.800 metrik ton kedelai AS pekan lalu, setara dengan sekitar dua kargo dan selisih sebesar 79 persen dari pekan sebelumnya. China juga hanya membeli 76 ton daging babi Amerika, dibandingkan dengan 10.400 ton pada Juni.

Padahal, menurut Trump, China telah berjanji untuk membeli dalam jumlah banyak pada pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT G20, Jepang, 29 Juni 2019 lalu. Hal ini menjadi imbalan atas dilanjutkannya kembali perundingan kedua negara.

Sumber: Akurat.co

Tak Khawatir Dengan Perseteruan Huawei dan AS, Verizon Pede Tanpa Huawei

Berita soal perseteruan antara pemerintah Amerika Serikat dan Huawei memang sangat menyedot perhatian banyak pihak, termasuk dari Verizon.

CEO Verizon, Hans Vestberg mengatakan bahwa pihaknya tidak khawatir tentang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang sedang berlangsung. Menurutnya, perang dagang tersebut tidak berdampak pada kesuksesan perusahaan.

Terlebih, ia menekankan bahwa Verizon tidak bergantung pada Cina.

"Kami sedang melaksanakan strategi kami dengan vendor asal Eropa Barat," ujar Vestberg dilansir dari CNBC, Kamis (11/7/2019).

Dirinya juga menegaskan Verizon akan baik-baik saja lantaran tidak menggunakan peralatan apapun dari raksasa smartphone Huawei.

"Sepertinya kami bisa melakukannya tanpa Huawei," tukasnya.

Di sisi lain, Vestberg mengutarakan optimismenya mengenai rencana pembangunan jaringan 5G Verizon. Ia tidak khawatir dengan ketatnya kompetisi mengingat Verizon memiliki pasar sendiri.

"Kami akan bersaing, kami sudah memiliki pasar 4G terbaik. Kami hanya akan membangun dan mengeksekusi," pungkas Vestberg.

Seperti diketahui, pada bulan Mei lalu Presiden Donald Trump memasukkan Huawei ke daftar hitam perusahaan sehingga dilarang berbisnis dengan AS. Satu bulan kemudian, Trump setuju untuk mengizinkan Huawei membeli beberapa produk komersial AS sebagai insentif untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan Cina.

Gedung Putih bersikeras bahwa langkah itu bukan penangguhan hukuman total. Huawei ditarik ke dalam sengketa perdagangan antara Washington dan Beijing ketika kedua negara berlomba untuk membangun teknologi nirkabel 5G generasi berikutnya.

Sumber: Akurat.co

Merasa Di Diskriminasi, AS Akan Selidiki Rencana Prancis untuk Perusahaan Teknologi Pajak

Amerika Serikat memang dikenal aware dengan teknologinya terlebih lagi soal perusahaan teknologi asal negara mereka, jadi tak heran jika Amerika Serikat melindungi privasi sampai pajak perusahaan teknologi di negara lain sekalipun.

Administrasi Trump mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki apakah pajak yang direncanakan Prancis pada perusahaan teknologi sama dengan praktik perdagangan yang tidak adil dengan mendiskriminasi perusahaan AS. Beberapa perusahaan yang dapat terpengaruh termasuk Apple, Facebook, dan Google.  

Penyelidikan, yang akan dilakukan oleh perwakilan perdagangan AS, datang setelah Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengusulkan pajak 3 persen pada pendapatan tertentu, yang dapat diperoleh perusahaan teknologi besar menyediakan layanan digital kepada pengguna di Prancis.Investigasi 301, jenis penyelidikan yang sama yang menyebabkan tarif pada Cina tahun lalu, meningkatkan kemungkinan AS memberlakukan tarif baru.

"Amerika Serikat sangat khawatir bahwa pajak layanan digital yang diperkirakan akan melewati Senat Prancis besok secara tidak adil menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika," kata Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer seperti mengutip Cnet.

Robert menambahkan, presiden telah mengarahkan agar menyelidiki dampak undang-undang ini dan menentukan apakah itu diskriminatif atau tidak masuk akal dan membebani atau membatasi perdagangan Amerika Serikat.

Proposal, yang hampir melewati kedua majelis parlemen Perancis, akan mempengaruhi perusahaan dengan setidaknya 750 juta euro (845 juta dolar AS) dalam pendapatan di seluruh dunia dan penjualan digital total 25 juta euro di Perancis. Anggota parlemen Prancis menyebut proposal itu sebagai Les GAFA, singkatan untuk Google,Amazon, Facebook dan perusahaan Apple yang dituduh Perancis tidak membayar ongkos pajak pendapatan.

Apple dilaporkan mencapai kesepakatan tahun lalu dengan otoritas Prancis untuk membayar kembali pajak 500 juta euro (571 juta dolar AS). Le Maire memperingatkan pada bulan Desember bahwa negaranya akan mulai mengenakan pajak atas raksasa teknologi di tingkat nasional jika negara-negara Uni Eropa tidak dapat menyetujui pajak gabungan  atas pendapatan digital. 

Kelompok perdagangan Asosiasi Internet, yang mewakili Google, Facebook, Amazon, Microsoft dan perusahaan teknologi besar lainnya, memuji penyelidikan.

"Langkah hari ini oleh USTR adalah langkah penting dalam menjalankan kepemimpinan Amerika untuk membendung gelombang pajak diskriminatif baru di Eropa," jelas Jordan Haas, Direktur Kebijakan Perdagangan untuk Asosiasi Internet.

Sumber: Akurat.co

Sudah Menemui Titik Terang, Huawei dapat Beroperasi Kembali di AS

Huawei dan Pemerintah AS nampaknya sudah menemui titik terang, pasalnya Pemerintah Amerika Serikat akan mengeluarkan lisensi keamanan untuk setiap perusahaannya yang ingin menjual barang ke perusahaan Telekomunikasi Raksasa asal Cina, Huawei. Dengan begitu, dapat dikatakan Huawei sudah bisa beroperasi kembali di AS.

Seperti dilansir dari Reuters pada Rabu (9/7), Hal tersebut dilakukan guna membangun kembali pembicaraan mengenai pasar dagang antara AS dengan Cina.

Belum lama ini, Presiden Trump mengumumkan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika akan diizinkan untuk menjual produknya ke Huawei dan kegiatan tersebut tidak akan mendapatkan ancaman dari pemerintah AS.

Sebelumnya, Huawei masuk dalam daftar hitam produk yang dilarang produksinya di Amerika karena dianggap tidak memiliki lisensi khusus. Sempat diberhentikan beroperasi oleh pemerintah AS.

Pengamat ekonomi Gedung Putih AS, Larry Kudlow, pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh CNBC mengatakan, pemberian lisensi dari Pemerintah AS kepada Huawei  dapat membantu produksi Huawei. Sayangnya, sifatnya terbatas.

Kudlow menjelaskan, akan ada beberapa komponen atau suku cadang yang tetap dilarang dalam transaksi di antara keduanya, salah satunya segala bentuk transaksi apapun yang berkaitan dengan jaringan 5G.

Itu berarti tetap adanya pembatasan perizinan dalam hal penjualan barang ke Huawei. Barang-barang tersebut yang umumnya tersedia di pasar global termasuk vendor dari Taiwan, Korea Selatan dan Vietnam.

Sumber: Akurat.co

Pemerintah AS Meminta Pengadilan Federal Hentikan Gugatan Terhadap Huawei

Kasus Huawei dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) memang sudah menemui titik terang hal ini diperkuat oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang meminta pengadilan federal menghentikan gugatan raksasa telekomunikasi Tiongkok, Huawei Technologies yang menyebut AS telah bertindak ilegal karena memasukan produk Huawei ke dalam daftar hitam

Melansir Reuters, Sabtu (6/7/2019), Huawei mengajukan gugatan terhadap pemerintah AS pada awal Maret lalu ke pengadilan federal di Texas. Pihaknya mengklaim bahwa undang-undang yang membatasi perusahaan untuk membeli atau menggunakan produk Huawei tidak konstitusional.

Permintaan pembatalan gugatan dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada acara KTT G-20 di Jepang beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut Trump menyatakan akan memberikan kelonggaran sanksi bisnis untuk perusahaan Huawei. AS dan Tiongkok pun akan pertemuan lanjutan untuk membahas hal itu lebih dalam.

Pada Rabu (3/7/2019), pemerintah AS mengatakan bahwa Huawei masih masuk daftar hitam. Sehingga permintaan lisensi dari perusahaan AS yang ingin mengimpor produk ke Huawei masih ditinjau di bawah pengawasan keamanan nasional.

Kendati demikian, pihak Huawei tidak segera memberikan permintaan komentarnya terkait kabar AS yang meminta pembatalan gugatan tersebut.

Sumber: Akurat.co

AS Resmi Cabut Boikot Huawei Pasca Penemuan G-20 Di Jepang

Nampaknya polemik Huawei sudah menemui titik terang, pasalnya Pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut boikotnya terhadap perusahaan Huawei. Hal tersebut dilakukan usai pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Jepang.

Hal tersebut pun diungkapkan Trump dan akun pribadinya di jejaring sosial Twitter. Kini, perusahaan teknologi AS bisa kembali menjual produknya ke Huawei.

"Atas permintaan perusahaan teknologi besar kami, dan Presiden Xi, saya setuju untuk mengizinkan perusahaan Huawei membeli produk dari mereka yang tidak akan berdampak pada Keamanan Nasional kami," ujar Trump, Minggu (30/6/2019).

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

 · Jun 30, 2019

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large.....

Donald J. Trump

✔@realDonaldTrump

....amounts of agricultural product from our great Farmers. At the request of our High Tech companies, and President Xi, I agreed to allow Chinese company Huawei to buy product from them which will not impact our National Security. Importantly, we have opened up negotiations...

74.6K

5:32 AM - Jun 30, 2019

Twitter Ads info and privacy

15.5K people are talking about this

Ia mengakui pertemuan dengan Tiongkok membuat hubungan negara, khususnya mengenai perdagangan jauh lebih baik. Rencana untuk menambahkan tarif untuk produk Tiongkok pun akan dipertimbangkan kembali oleh AS.

Trump menyatakan akan kembali menbuka negosiasi dengan Tiongkok guna membahas lebih rinci masalah perdagangan antar negaranya.

Sebelunya, pemerintah AS telah memasukan Huawei kedalam Daftar Hitam perdagangan negaranya. Akibatnya sejumlah perusahaan teknologi AS dilarang menjalankan bisnis dengan merek Tiongkok tersebut.

Sebagai contoh, perusahaan Google yang tidak lagi memberikan lisensi untuk ponsel Huawei. Sehingga perangkat Tiongkok itu tidak akan bisa lagi menggunakan sistem operasi Android.

Sumber: Akurat.co